Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Abstrak Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami transformasi dari tertinggi negara kepada tinggi negara. Transformasi tersebut berimplikasi terhadap kewenangan MPR, dimana sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) MPR berwenang mengeluarkan TAP MPR/S sedangkan pasca UUD menjadi tidak berwenang. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Republik 15 2019 Perubahan Atas Perundang-Undangan dan kembali 13 2022 Kedua (UU PPP), dimasukkan kedalam hierarki perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 huruf b. Hal itu menimbulkan problematika serius konsep hukum sekaligus merugikan hak konstitusional warga Pasalnya ada yang menguji jika ditemukan bertentangan 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif pendekatan ( statute approach ) konseptual conceptual ). Hasil menunjukkan bahwa masih berlaku sekarang mengikat keluar meskipun lagi MPR/S. memberikan rekomendasi yaitu; pertama , mesti undang-undang supaya dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi; kedua Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi menerima permohoanan judicial review sepanjang belum Undang-undang.